tulisan 1

Nama : Befrinda Agustin
Kelas : 2EA26
NPM : 18211304

Kata Pengantar

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas tuntasnya penyusunan makalah ekonomi ini. Makalah ini kami susun dengan maksud untuk memenuhi tugasyang diberikan oleh dosen, untuk itu kami telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunannya, mulai dari pengumpulan sumber, pencarian informasi yang sesuaidengan tema sampai pada tahap penyusunan telah kami lakukan sebaik mungkin,walaupun demikian kami selaku penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dalammakalah ini.Melalui beberapa sumber seperti artikel – artikel ekonomi penyusun telah berupaya untuk menyampaikan data dan informasi yang aktual dan sesuai dengan topik makalah yakni mengenai ekonomi kerakyatan serta kebijakan – kebijakan pemerintahyang penting dan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.Semoga makalah ini dapat memuaskan walau tidak mencapai tahap sempurna,karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT. Sehingga penyusun mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyajian, hal ini semata – mata hanyalah kekhilafan penyusun sebagai manusia biasa, penyusun juga memohonkritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam pembuatanmakalah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatinnya. Terimakasih atas perhatiannya.

18 Oktober 2012

Penyusun

Befrinda Agustin

Pendahuluan

Pada saat ini Indonesia tengah mengalami masa - masa penuh gejolak  perekonomian baik di sektor perbankan maupun sektor ekonomi lainnya. Sejak tumbangnya rezim orde baru dan memasuki masa reformasi, perekonomian Indonesia berjalan dalam ketidakpastian, masa reformasi ini ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda – tandake arah pemulihan, laju inflasi masih cukup tinggi yaitu rata – rata sekitar 10%, rakyatIndonesia sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Di sampingkemiskinan absolut, terdapat persoalan kemiskinan relatif yang timbul sebagai akibatkurangnya pemerataan dalam menikmati hasil – hasil pembangunan, pembangunan yang pesat hanya terjadi di daerah tertentu saja seperti daerah-daerah industri di Pulau Jawayang menjadi incaran pendatang migran yang membludak tanpa diimbangi jumlahlapangan kerja yang justru menyempit. Hal ini bisa dilihat pada tingkat pengangguranyang relatif lebih besar jumlahnya di perkotaan. Rata- rata penduduk di pedesaan banyak yang melakukan urbanisai ke kota. Untuk wilayah – wilayah kota besar tingkat pengangguran jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Penduduk desa umumnyamelakukan urbanisasi ke kota karena diiming – imingi oleh mewahnya kehidupan di kota besar, padahal di perkotaan banyak usaha – usaha yang mengalami penurunan produksi,yang berdampak pada banyaknya kasus PHK. Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Hal ini menggambarkan semakin banyak  jumlah penduduk miskin baik di kota- kota besar maupun di pedesaan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total 222 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibandingkan yang tercatat pada Februari 2005. Tanpa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, jumlahnya mencapai 50,8 juta orang. Turunnya nilai rupiah mengakibatkanharga dollar meningkat sehingga para importir banyak yang mengalami kerugian, berdampak pada macetnya angka kredit, karena para kreditor tidak sanggup membayar  pinjaman. Permasalahan di sektor perbankan ini menjadi persoalan bagi para pengusaha besar yang sebagian besar modalnya tergantung pada pinjaman.Dalam makalah ini akan diuraikan mengenai peranan ekonomi kerakyatansebagai kebijakan pemerintah yang dimaksudjan sebagai penampung tenaga kerja dansumber pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu akandijelaskan pula mengenai hal – hal berikut ini :a.pengertian ekonomi kerakyatan; b.peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian Indonesia;

m perekonomian yang

Sistem Ekonomi Kerakyatan

v   Konsep Ekonomi Kerakyatan

       Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat. Perekonomian kerakyatan sendiri adalah kegiatan perekonomian yang usahanya dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara sukarela atau swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil Menengah (UKM) ini terutama meliputi sector pertanian, perternakan, kerajinan dan makanan, dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

          Secara ringkas Konvensi ILO 169 tahun 1989 memberi defenisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi dasar kehidupan masyarakat local dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini di kembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah. Aktifitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub system antara lain pertanian tradisional seperti perkebunan, perburuan, mencari ikan, kerajinan tangan dan industry rumahan. Seluruh kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional yang berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

          Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternative dari para ahli ekonomi Indonsia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara Negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di Negara Negara kawasan eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa lainnya. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak elalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Bahkan di sebagian besar Negara Negara berkembang , kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar . Dari pengalaman ini akhirnya dikembangkan berbagai alternative terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan prioritas, tetapi pelaksanaanya harus sesuai dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia sebagai pelakunya.

          Pembangunan yang beriorentasi kerakyatan dan berbagai kebijaksaan yang berpihak pada kepentinhan rakyat, dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep  ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan terutama bagi  masyarakat. Menurut Guru Besar FE Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berbasis kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat dalam praktiknya.

v   Ciri Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak. Pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya pemodalan, dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat keseluruhan.

Pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat diindikasikan dari beberapa ciri berikut:

(1) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) minimal 51% untuk program dan kegiatan yang mensejahterakan rakyat banyak.

(2) Keuntungan yang diperoleh negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) minimal 51% dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

(3) Distribusi dana tersebut menyebar kesetiap desa di seluruh wilayah NKRI dengan variasi antar desa tidak lebih dari 10%.

(4) Mulai dialokasikan anggaran khusus untuk mengantisipasi peningkatan resiko gagal para petani akibat climate change yang mulai terjadi saat ini dengan terdistribusi keseluruh desa di Indonesia berupa Jaminan Keberhasilan Berusaha.

(5) Peningkatan proporsi Jaminan Sosial kepada Manula, Anjal, Orang Cacat, Pengemis, Gelandangan, Pemulung dan tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja.

(6) Menerapkan pemberdayaan partisipatif yang lebih intensif.

(7) Luasan kepemilikan lahan untuk rakyat keseluruhan dengan variasi tidak lebih dari 10%.

       Ciri-ciri diatas yang terangkup dalam suatu pembangunan ekonomi menjadikan pembangunan ekonomi tersebut disebut sebagai pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat atau disebut juga Ekonomi Kerakyatan.
Ciri lebih lanjut dari penerapan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah rendahnya   prosentase masyarakat yang tergolong miskin atau berpendapatan kurang dari $ 2 per hari, yaitu nilai prosentase masyarakat miskinnya kurang dari 5%.

Prinsip Ekonomi seperti apakah yang sesuai untuk Indonesia?

     Negara sedang berkembang (developing contry) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu / pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.

v     Hal Hal Yang Membuat Indonesia Sebaiknya menggunakan ekonomi kerakyatan

Negara Indonesia saat ini rakyatnya hampir separuh dalam kondisi miskin seperti yang diungkapkan World Bank, yaitu jumlah rakyat miskin di Indonesia sebesar 115 juta orang pada tahun 2008 (Prabowo, 2009), jumlah ini sangat banyak dan berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Apabila pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup sehingga akan memperbesar jumlah masyarakan miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak. Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.

v    Kelebihan Ekonomi Kerakyatan

1.     terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar

2.    lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak

3.    memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin

4.      menciptakan hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya.

v    Kekurangan Ekonomi Kerakyatan

Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.
Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini memerlukan sosok Pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini merupakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih mensejahterakan rakyat banyak.