Tulisan 1

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah kesepakatan bersama untuk membantu rakyat kecil yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLSM adalah satu dari empat kompensasi yang digulirkan guna meredam dampak dari naiknya harga BBM. Sebanyak 15,53 juta keluarga miskin menjadi target penerima BLSM dan akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Selain BLSM, tiga kompensasi lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Program-program tersebut akan diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus bergulir dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat. Pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan keuangan negara. Menurut saya, pemberian BLSM, harus tepat sasaran dan disalurkan melalui mekanisme yang aman. Adapun cara yang harus dilakukan guna mengalirkan BLSM yang baik adalah pertama, memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi penyimpangan. Kedua, menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM. Ketiga, memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM. Keempat, melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat program BLSM.

Menko Kesra klaim dana BLSM murni dari APBN

          Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membantah, dana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) nantinya berasal dari hutang luar negeri.
"Seluruh dana ini murni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujar Agung di kantornya, Jakarta Pusat
lanjut dia menjelaskan, BLSM sebagai program kompensasi dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi nantinya, untuk menghindari daya beli bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
Seperti diketahui, banyak pihak menuding dana program BLSM berasal dari hutang luar negeri.
          Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus. Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan. "Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun, subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Juni 2013.
Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.